Saatnya Kepri Kelola Kekayaan Laut

30

RASIO.CO, Batam – Sejak terbentuknya Provinsi Kepri 2002 (UU 25/2002), kekayaan sumber daya laut belum mendapat perhatian secara luas, sungguh-sungguh dan serius.

Matra darat masih dianggap tetap menjadi primadona untuk mengembangkan potensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Padahal sudah saatnya beralih ke sektor lautan.

Memasuki usia Kepri ke 16th (24 Sept), faktanya, kemampuan APBD Kepri sejak 2016 mengalami penurunan terus menerus. Bahkan 2018 APBD Kepri defisit mencapai Rp 500 milyar lebih. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kepri 2,02 persen 2017, berada diurutajn ke 33 dari 34 provinsi.

Secara geografis Kepri memiliki luas 251.610 Km2 (lautan 96 % dan daratan 4 %) dengan 2.408 pulau. Fakta geografis ini menunjukkan bahwa Kepri memiliki potensi dan daya saing kekayaan di lautan.

Melihat wilayah laut yg begitu luas dengan berbagai potensi (pemanfaatan ruang laut, perikanan, pertambangan, dan pariwisata) sudah seharusnya orientasi pembangunan diarahkan dan fokus di bidang kelautan (maritim). Apalagi UU 23/2014 tentang Pemda memberi kewenangan 0-12 mil dikelola oleh pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, meski agak terlambat, Pembentukan Raperda ttg Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yg diajukan Gubernur Kepri adalah pintu masuk utk mengelola tata ruang laut Kepri.

Apalagi, Perda RZWP ini merupakan syarat dari tindaklanjut pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yg sebelumnya sudah disahkan Perdanya.

Saatnya, orientasi pembanguman Kepri difokuskan kepada laut atau kekayaan maritim kita. Insha Allah … (Jumat, 4 Muharram 1440H/14 Sept 2018).

Penulis: Drs. Surya Makmur Nasution, M.Hum

Berikan komentar anda