Sengkarut Kasus Dugaan Penggelapan Lim Chong Peng

0
276
ersengkarut alias kait berkaitnya kasus dugaan penggelapan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dengan modus menjual aset, sehingga merugikan Ludijanto Taslim selaku Direktur Utama PT. Taindo Citratama senilai Rp25,7 miliar sesuai dakwaan JPU.foto:pariadi

RASIO.CO, Batam – Bersengkarut alias kait berkaitnya kasus dugaan penggelapan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dengan modus menjual aset, sehingga merugikan Ludijanto Taslim selaku Direktur Utama PT. Taindo Citratama senilai Rp25,7 miliar sesuai dakwaan JPU.

Ironisnya, Terdakwa Tahir Ferdian merupakan komisaris di perusahaan tersebut, namun
berdasarkan saksi dipersidangan yang di gelar PN Batam, ternyata terdakwa melego aset
perusahaan sebelum terjadi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi pelapor, Kamis(17/10), dengan majelis hakim ketua Dwi didampingi dua hakim anggota. saksi pelapor Ludijanto Taslim berhalangan hadir karena sakit, namun surat izin dokter tersebut berbahasa inggris.

Akibat tidak hadirnya saksi pelapor, JPU telah mempersiapkan saksi lainnya sejumlah 5 orang , yakni, Fenny Trisia, A Peng alias Alvin, merupakan anak buah Willian, Tamrin Sekurity, Ahmad Zahri orang kepercayaan Ludijanto Taslim dan Amri anak buah Willlian.

Fenny dalam kesaksianya mengatakan dipersidangan, bahwa dirinya mendapat kuasa dari Ludijanto Taslim mencarikan pembeli terhadap tanah, gedung dan aset-aset perusahaan PT. Taindo Citratama yang terletak di sekupang, Batam.

Dan sebelum dilakukan pembayaran si pembeli meminta agar dilakukan RUPS dan saya
mendampingi saksi pelapor dan dihadiri juga oleh si terdakwa, bahkan harga disepakati
berdasarkan penilaian advaisor terdakwa.

“Ketika si pembeli mengroscek ke lokasi perusahaan ternyata jumlah mesin tidak sesuai, makanya pembelian dibatalkan, bahkan kabarnya terdakwa sudah menjualnya,”jelas saksi di persidangan.

Dalam dakwaan JPU, PT. Taindo Citratama perusahaan yang bergerak dibidang produksi plastik berlokasi di Sekupang Kota Batam, dengan direktur Ludijanto Taslim. di tahun 2002 mengalami kesulitan permodalan sehingga tidak mampu membayar kewajiban terhadap Bank Nasional.

Dampak kesulitan pembayaran kewajiban , aset perusahaan yang dijaminkan diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) , namun Ludijanto Taslim beruntung ketika itu bahwa BPPN akan dibubarkan dan diberi kesempatan debitur menebus kembali asset-asset perusahaan yang diambil alih.

Ironisnya, Ludijanto Taslim hanya menebus assetnya ketika itu dengan nilai dollar amerika sebesar Rp9000, padahal dollar amerika ketika itu mencapai Rp13.000. namun karena modal untuk menebus tidak ada, saksi korban meminta bantuan kepada Tahir Ferdian.

Dimana Rp9 miliar untuk menebus aset-aset ke BPPN dan Rp1,2 miliar untuk modal perbaikan gedung sedangkan untuk modal kerja sebesar Rp7,5 milyar dan disanggupi terdakwa dan saksi korban mengalihkan saham PT. Taindo Citratama kepada terdakwa 50%.

Pengalihan saham dilakukan di notaris Diah Guntari Soemarwoto di jakarta , Saksi pelapor Ludijanto Taslim sebagai direktur utama, Tahir Ferdian Komisaris, Koentjoro Paiman direktur dan Swaryanto direktur.

Sehingga perusahaan tersebut kembali beroperasi hingga tahun 2006, namun seiring perjalanan tetap kembali mengalami kekurangan modal serta kesulitan keuangan dan berakhir dengan PHK besar-besaran seluruh karyawan dan akhirnya pabrik tutup.

Di tahun 2010 antara saksi pelapor dan terdakwa terjadi kesepakatan untuk menjual aset-aset, dimana apabila sudah ada pembeli maka akan dilakukan Rapat Umum pemegang Saham.

Dan pada tahun 2013 saksi pelapor mendapatkan calon pembeli senilai Rp36 miliar tetapi
menggunakan bank garansi, namun terdakwa tidak percaya karena sebelumnya dua kali calon membeli dari saksi pelapor gagal membeli.

Akibat terdakwa tidak percaya ada bank garansi maka saksi pelapor menjaminkan 3 sertifikat ruko atas nama diri korban dan saat ini masih dikuasai terdakwa.

Tahun 2015 terdakwa memanggil saksi Swaryanto Poen alias Atung dan dikenalkan pada saksi Kia Sai alias Willian yang intinya mau membantu mengurus perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan memerintahkan saksi membuat draf surat Penunjukkan dan kuasa pengelolaan Pabrik. namun direktur utama tidak tahu.

Saksi Willian melakukan pengecekan aset-aset perusahaan dan ternyata mesin-mesin banyak sudah rusak dan kalau diperbaiki memakan biaya besar. dan pada tahun 2016 terdakwa tanpa sepengetahuan saksi pelapor dan tanpa RUPS akan menjual Bangunan, tanah dan mesin, yang dikuasakan kepada william.

Akibat perbuaan terdakwa dijerat pasal Pasal 374 KUHPidana. dan atau kedua 372 KUHPidana.

APRI@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY