SERANGAN FAJAR DALAM PILKADA

0
175

Masa tenang dalam PEMILU merupakan saat yang sangat menentukan bagi para calon pemimpin dan simpatisan-simpatisannya untuk melancarkan serangan politik.

Para politisi yang tergoda untuk menduduki kursi-kursi jabatan pemerintahan secara instan tentunya akan tergiur untuk menghalalkan segala cara salah satunya dengan menggunakan “senjata” terakhir, agar mampu mencuri hak suara rakyat di masa tenang pemilihan umum (pemilu).

Senjata politik tersebut lebih dikenal dengan sebutan “serangan fajar”. Kasus serangan fajar yang dilakukan oleh caleg menjadi bukti nyata akan adanya praktik politik berbiaya mahal yang akhirnya menyebabkan kemunduran peradaban sistem demokrasi di Indonesia.

Serangan fajar dan money politic adalah dua hal yang tidak dapat di pisahkan, mereka bagaikan dua sisi mata uang logam yang selalu berdampingan.
Indonesia ialah sebuah contoh sempurna.

Pemilu nasional maupun daerah menjadi lahan basah untuk jual-beli suara. Politik uang mendominasi strategi kampanye elektoral di Indonesia, hal ini terulang terus seakan menjadi tradisi setiap periodenya.

Serangan fajar adalah kata lain dari menyuap masyarakat dengan memberi sedikit bingkisan atau amplop agar masyarakat tersebut mau menyoblos paslon yang telah memberikannya sedikit bingkisan.

Biasanya, serangan fajar terjadi pada malam hari hingga fajar tiba dan masyarakat menengah kebawahlah yang menjadi sasaran mereka.

“Siapa pun yang terlibat money politic harus ditindak tegas karena merusak nilai-nilai demokrasi dan menghancurkan mental bangsa,” kata Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo kepada Medcom.id Selasa, 16 April 2019.

Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama. Kita ketahui bahwasanya politik uang merupakan cara yang kotor yang dilakukan oleh pemerintah belanda, semenjak saat itulah politik adu domba mulai digemborkan oleh pemerintah belanda dengan memainkan kekuasaan colonial dan merekrut seseorang pribumi duduk di pemerintahan dan memaksa masyarakat untuk memilihnya.

Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau seorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan fajar atau politik uang, berarti orang tersebut mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah belanda (https://www.kompasiana.com/nimam/5cb5f5d8a8bc1553da458562/sejarah-serangan-fajardan-politik-uang-di-indonesia)

Politik uang menyebabkan rakyat memilih pilihan yang dipaksakan karena belum tentu sesuai dengan suara hati nuraninya. Kebebasan rakyat untuk memberikan suara kepada kandidat yang pantas hilang karena dibeli.

Tetapi lebih dari itu pemimpin yang lahir dari politik uang tidaklah sah. Pemimpin itu sulit diharapkan berani bertindak tegas terhadap berbagai macam praktek penyimpangan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme karena sudah berlepotan uang sejak dalam pemilihan.

Kebiasan serangan fajar ini dinilai bisa membuka potensi korupsi baru di kemudian hari. Para politikus terpilih dinilai akan mencari cara untuk mengembalikan modal kampanye dengan mencatut sejumlah proyek saat mendapat kursi jabatan.

Tentu saja, praktik ini membuat kerugian pada negara pasalnya perolehan uang atau dana yang diterima oleh para caleg hasil dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang antara lain:

membantu lobi-lobi untuk pengusaha mendapatkan kontrak, memperdagangkan pengaruhnya dan sebagainya
Badan Pengawas Pemilu dari berbagai tingkatan harus berani bertindak tegas terhadap indikasi praktek politik uang.

Selama ini pelanggaran-pelanggaran yang cenderung ditoleransi menyebabkan praktek politik uang kian marak. Ketika pelanggaran dibiarkan maka pemilih cenderung beranggapan praktek buruk itu sah-sah saja. Ini menjadi pendidikan politik yang buruk di masa depan. Bahkan partisipasi rakyat dengan uang akan kian merusak demokrasi sejati.

Upaya dalam menyikapi politik uang (money politics) dapat dilakukan diantaranya melalui: peningkatan pendidikan masyarakat agar lebih mampu memahami aturan-aturan hukum yang ada, penanaman budaya malu melakukan pelanggaran hukum, penanaman budaya taat hukum lewat pembinaan kesadaran hukum dan pemberian teladan taat hukum serta pembinaan tentang paradigma nasional dan tanggungjawab sebagai warga negara (Indah Sri Utari, et.al (2016)).

Bukti nyata mengenai serangan fajar sudah banyak ditemukan di berbagai daerah. Salah satunya pada tahun 2019 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat Caleg Partai Golkar yang maju di DPRD provinsi dari dapil Sulbar 2 berinisial HSL tertangkap tangan oleh petugas TPS sedang membagi-bagikan sejumlah uang di rumah salah satu masyarakat.
https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/22190461/7-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-uang-rp-1-miliar-di-mobil-hingga-rp-500?page=all

Sudah saatnya, mulai sekarang PILKADA tidak melakukan “serangan fajar” lagi. Pilkada serentak pada tahun ini yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang, sudah seharusnya menjadi momentum kesadaran masyarakat untuk menghindari praktik politik uang.

Sudah saatnya demokrasi di Indonesia pada tahun ini menjadi pilkada yang bersih, jujur, dan adil. Demi lahirnya pemimpin pemimpin yang bisa membuat kemajuan untuk daerah yang sedang di pimpinnya. Dengan demikian, perlu adanya komitmen dan kepedulian bersama pada masyarakat untuk menghilangkan praktik serangan fajar ini sehingga nantinya peradaban demokrasi Indonesia menjadi berkualitas dan bernilai luhur.

Mari, hilangkan kebiasaan “Serangan Fajar” yang sudah merajalela. Jangan hanya demi uang 50.000 rusak pemerintahan 5 tahun mendatang.

Oleh: Sherly Pradevi
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY