Sidang Erlina Digelar di PN Batam

106

RASIO.CO, Batam – Sidang kasus dugaan Penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Erlina di gelar di Pengadilan Negeri Batam.

Erlina yang merupakan Mantan direktur BPR Agra Dhana. Jaksa Penuntut Umum (JPU)
membacakan dakwaan Erlina diduga melakukan Penggelapan dalam jabatan sebesar sebesar Rp 117.186.00,00.

Berdasarkan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh saksi Beny Maneger Marketing BPR Agra Dhana dan saksi Bambang Herianto Direktur Marketing BPR Agra Dhana ditemukan adanya pengalihan dana oleh Terdakwa dari rekening milik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Agra Dhana di Bank Panin.

“Akibatnya BPR Agra Dhana mengalami kerugian pendapatan tambahan bunga Rp117 juta,”kata JPU Syamsul di PN Batam.Rabu(25/07).

Usai mendengarkan dakwaan JPU Majelis hakim ketua Mangapul Manalu didampingi dua hakim anggota meminta tanggapan terdakwa terkait dakwaan JPU.

“Silahkan terdakwa Erlina berkonsultasi dengan PHnya.” Ujar hakim.

Setelah berkonsultasi dengan PHnya Manuel P Tampubolon langsung mengatakan terhadap
masjlis hakim akan melakukan Eksepsi.

“Kami eksepsi yang mulia,” ujar Manuel P Tampubolon singkat.

Hakim Mangapul Manalu melanjutkan sidang pekan depan dengan agenda mendengarkan eksepsi dari PH terdakwa.

Sementara itu, usai persidangan ketika awak media berusaha mengkonfirmasi terkait kenapa sampai melakukan eksepsi, Manuel P Tampubolon mengatakan, ada dua dasar pokok kami melakukan eksepsi.

Pertama, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

Kedua, Peraturan Otoritaa Jasa Keuangan (OJK) nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Maka yang memiliki “kompetensi Absolut” untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT. Agra Dhana adalah akuntan publik dan atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada BI.

Atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan , dan memiliki kompetensi sesuai dengan
kompleksitas usaha pihak yang melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan

Terakhir, tambah , Manuel P Tampubolon, Tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan seorang manager marketing dan seorang direktur marketing melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat,” tutupnya.

APRI@www.rasio.co

Berikan komentar anda