RASIO.CO, Batam – Polemik kasus dugaan korupsi BPHTB yang ditangani Ditkrimsus Polda Kepri memasuki babak baru, dimana BS mantan Kasi HTPTBPN Batam melakukan perlawanan dengan melakukan Praperadilan di PN Batam.

“Kasus ini ada uniknya dimana sudah dilakukan penyidikan oleh polda kepri selama dua tahunn namun belum dinyatakan P21,”kata Hakim Tunggal Taufik di ruang sidang PN Batam.Senin(04/06).

Selain, imbuhnya, hari ini sidang majlis hakim menerima gugatan termohon dan jawaban termohon, dimana pemohon meminta penghentian kasus(SP3) serta memulikan status tersangka serta membebankan biaya perkara terhdap termohon.

“Besok dilanjutkan Replik-duplik tetapi satu-satu tidak seperti hari ini langsung dijawab termohon,”ujar Taufik.

Seperti diketahui, Kasus dugaan korupsi Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1,5 miliar dengan tersangka BS, mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam terkesan mandek.

Pasalnya Kejaksaan Tinggi(Kejati) Kepri mengembalikan berkas(P19) untuk kembali dilengkapi berkasnya tersangka. ironisnya , mandeknya kasus ini adanya perbedaan pendapat Penyidik dan Jaksa.

Kasus ini bermula adanya dugaan korupsi terhadap penerbitan SHGB no 0478/Kel. Baloi atas nama PT.Karimun Pinang Jaya tampa melakukan pembayaran BPHTB an tersangka BS. berujung penetapan tersangka oleh Polda Kepri dan ditahan sejak 2 November 2016 lalu berujung tahanan kota.

” Berkas telah dikembalikan Jaksa(P19) kepenyidik dan dilakukan gelar perkara di Kejati ada berbedaan pendapat bahwa , Penyidik dan Jaksa Peneliti masih berbeda pendapat, Penyidik berpendapat masuk ranah korupsi, JPU berpendapat masuk ranah UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” ujar Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol S Erlangga melalui sambungan selularnya. Senin(09/10/2017).

Lanjut dia, berkas sudah dikirim 3 kalinya Mey 2017 lalu tetapi berkas dikembalikan 17 may 2017, namun atas petunjuk JPU, Penyidik menggirim surat ke Pimpinan KPK bidang penindakan atas laporan perkembangan perkara.

” Atas petunjuk KPK melalui Deputi Penindakan dilakukan koordinasi dan supervisi untuk mengikuti rapat gelar perkara bersama antara Penyidik, jaksa peneliti dan ahli pada juni 2017,” ujarnya.

Ia mengatakan, dari gelar yang dilakukan tersebut, ada beda pendapat sehingga disimpulakan pertama, Penyidik berpendapat masuk ranah korupsi sedangkan Jaksa peneliti masuk ranah UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kedua, Terhadap kepastian hukum penanganan perkara a qou Penyidik menunggu hasil koordinasi Kejati dengan Kejaksaan Agung RI. ketiga ,Penyidik dan Penuntut Umum agar menyampaikan perkembangan penanganan perkara a qou kepada KPK.

” Namun sebulan belum juga mendapat kepastian dari JPU hasilnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, Penyidik telah meyurati KPK dan dijawab KPK melalui Deputi Penindakan dimohon Kajati Kepri dapat menyampaikan informasi perkembangan hasil koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI dimaksud kepada KPK..

Sementara itu, Kepala Kejaksaan TInggi(Kejati) Kepri Yunan Harjaka saat berusaha dikonfirmasi awak media melalui sambungan selularnya(WA) 0812xxxx-xxxx terkait perkembagan kasus dugaan korupsi pengawai BPN Batam ini, belum mendapat jawaban.

Seperti diketahui, Direkorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau melengkapi berkas dugaan korupsi Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1,5 miliar dengan tersangka BS, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam.

“Kami sudah kirim berkasnya dan dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi. Kami tengah melengkapinya,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri Kombes Budi Suryanto, beberapa waktu lalu.

Budi mengatakan, anggotanya tengah menyelesaikan penambahan berkas sesuai petunjuk Kejaksaan Tinggi Kepri, agar kasus tersebut segera dinyatakan lengkap (P-21) dan diajukan ke persidangan.

“Setelah lengkap, kami akan segera kirimkan lagi ke kejaksaan agar bisa P-21,” kata dia pula.

Tersangka ditahan sejak 2 November 2016, setelah menjalani pemeriksaan intensif oleh Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kepri.

Polda Kepri juga terus mengembangkan aliran dana korupsi dari tersangka BS. Saat ini Polda Kepri memang baru menetapkan satu orang tersangka.

Jika berkas tersangka BS lengkap, Polda Kepri akan mengusut keterlibatan pihak-pihak lain yang ikut menikmati uang korupsi BPHTB dari nilai NJOP Rp31 miliar untuk lahan seluas 12,5 hektare itu.

“Kami fokus satu per satu dulu. Tunggu pengembangannya setelah berkas satu tersangka ini selesai,” kata Budi.

Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Arif Budiman sebelumnya menjelaskan, kasus dugaan korupsi di BPN itu berbeda dengan kasus korupsi lain yang biasanya menikmati uang sebelum sudah masuk kas negara.

“Dalam kasus ini seharusnya ada uang yang masuk ke kas negara, tetapi tidak disetorkan oleh tersangka. Ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya,” kata dia pula.

Uang yang seharusnya masuk dalam kas negara pada pengurusan BPHTB atas lahan yang diperjualbelikan tersebut sebesar Rp1,5 miliar.(red/ant).

APRI@www.rasio.co

Berikan komentar anda