Tolak RUU Omnibus Law, Wahyu Wahyudin : Intinya Fraksi PKS Dukung Buruh

0
375

RASIO.CO, Batam – Ketua DPRD Provinsi Kepri gelar Rapat Dengar Pendapat bersama Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) terkait penolakan RUU Omnibus Law, di Graha Kepri, Batam Centre, Jum’at (28/8).

Turut hadir Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, Anggota DPRD Kepri Fraksi PDIP, Lisdarmasyah, Anggota DPRD Kepri Fraksi Nasdem Boby Jayanto dan Sahmadin sinaga, Ketua DPD KSPSI Prov. Kepri Imanuel D. Purba, SH, dan Korwil KSBSI Prov. Kepri Makruf pane, SH.

Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin mengatakan, saya mewakili Fraksi PKS mendukung sepenuhnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menolak RUU Omnibus Law terkait 9 Klaster Ketenagakerjaan.

“Adapun 9 problem besar klaster ketenagakerjaan yakni, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, kontrak tanpa batas, outsourching semua jenis pekerjaan, waktu kerja eksploitatif,
TKA buruh kasar bebas masuk, hilangnya jaminan sosial, PHK mudah dilakukan dan sanksi pidana hilang,” jelas Wahyu.

Wahyu menjelaskan, selain itu pasal-pasal yang memberatkan terkait ketenagakerjaan antara lain Pasal 88 tentang Pengupahan, Pasal 90B diberlakukan Upah Minimum dibawah upah minimum, Pasal 92 golongan jabatan, masa kerja, pedidikan dan kompetensi tidak lagi diperhatikan dalam menyusun struktur dan skala upah.

Selanjutnya Pasal 93 hilangnya berbagai macam hak cuti, Pasal 95 hak buruh tidak diutamakan ketika perusahaan pailit, Pasal 156 nilai pesangon dikurangi, Pasal 164 pasal pasal dalam uu ketenagakerjaan yang memungkinkan buruh mendapat pesangon 2 kali di hapus dan Pasal 169 hak pengajuan pengunduran diri dihapus.

“Kami meminta MPBI untuk mengundang DPR RI yang asal pemilihan Kepri untuk duduk bersama DPRD Provinsi dan buruh melakukan diskusi serta penolakan,” ucapnya.

Harapannya Pemerintah Pusat membatalkan pasal pasal yang ada di RUU ketenagakerjaan Omnibus Law. Intinya Fraksi PKS mendukung buruh, tutup Wahyu.

Yuyun@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY