Usman dan Umar Praperadilkan Kejati di PN Batam

0
269

RASIO.CO, Batam – Usman dan Umar sebagai Pemohon malakukan Prapid melalui kuasa hukumnya dengan sebagai termohon Kejaksaan Agung, Cq. Kejati Kepri dan Cq. Kejari Batam.

Sidang digelar, Selasa(22/060 di PN Batam dengan hakim tunggal David P Sitorus. S.H,M.H sedangkan dari pihak kejaksaan juga hadir dipersidangan.

Kuasa hokum tersangka, Triwansaki, S.H dan Hasan Albama, S.H dipersidangan dalam permohonan menyampaikan, bahwa termohon bukanlah subjek dalam LP-B/34/V/2019/SPKT-Kepri pada 02 may 2019 yang ditetapkan sebagai tersangka pengelapan.

Namun atas petunjuk termohon kepada penyidik Polda Kepri, Para pemohon ditetapkan sebagai tersangka sesuai pasal 480 KUHP tanpa barang bukti permulaan yang cukup.

Lanjutnya, pemohon mengetahui ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat panggilan S.Pgl/154/IV/2020/ Ditreskrimum 02 April 2020 sedangkan pemohon 2, S.Pgl/153/IV/2020 Ditreskrimum.

Kata dia, Berawal diterbitkan tiga sprindik dan tiga SPDP , dimana bermula sprindik SP-sidik/51/III/2020 Ditreskrimum 24 maret 2020 dan SPDP/22/III/2020 Ditreskrimum 20 November 2020 , telah diteliti jaksa dan berkas dikembalikan ke penyidik Polda Kepri nomor 1186//L.10.4/Eoh.1/11/2020 tanggal 18 November 2020 oleh termohon.

Lalu, keluar SP-Sidik/185/IX/2020/Ditreskrimum dan SPDP /22a/XII/2020 Ditreskrimum 21 Desember 2020. Setelah diteliti dan dipelajari termohon dikembalikan ke penyidik Polda Kepri B-195/L.10.4/Eoh.1/2/2021.

Setelah berkas-berkas dikembalikan, lanjut PH, diduga terjadi kejanggalan ketika penyidik Polda kepri kembali menggirimkan SPDP dengan nomor 22a adalah nomor yang sama.

Dimana SPDP dulu dikembalikan Termohon dan diduga telah merubah bulan dan tahunnya serta menganti frasa perihal surat berbunyi”Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan” diganti jadi frasa berbunyi “Surat Pemberitahuan Dimulinya Penyidikan Kembali”.

Namun, SPDP terebut belum diberitahu terhadap pemohon, lanjutnya lagi, sebagaimana  diduga pelanggaran hukum terhadap norma hukum yang telah diputus MK nomor 130/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan diterbitkan SPDP tersebut, Pemohon sebagai tersangka belum pernah diperiksa/diambil keterangan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Begitu juga saksi pelapor, saksi-saksi fakta, ahli juga belum pernah diambil keterangannya oleh penyidik, serta tidak diikuti pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum formal yang berlaku,”Kata PH Triwansaki, S.H.

SPDP /22a/XII/2022 Ditreskrimum 21 maret 2020,berkas atas nama pemohon dikembalikan ke penyidik , kemudian termohon menerbitkan surat nomor B-296/1.10.1/Eoh.1/04/2021 28 april 2021 (P-18) berkas dikembalikan petunjuk menyusul.

Menurut PH, tanpa membuat petuntuk terhadap penyidik Polda Kepri , termohon menerbitkan surat nomor B 435/L.10.1/Eoh.1/5/2021(P21). Yang isinya bertentangan dengan B-936/1.10.1/Eoh.1/4/2021 tanggal 28 April 2021.

Atas dasar perkara penyidik nomor BP/09/IV/2021 Ditreskrimum menyatakan “Hasil Penyidikannya sudah lengkap” padahal sebagai mana surat nomor B-936/1.10.1/Eoh.1/4/2021 termohon mengatakan berkas belum lengkap.

Dalam petitumnya pemohon meminta majelis hakim tunggal menjatuhkan putusan amar:

  • Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
  • Menyatakan surat penetapan B 435/L.10.1/Eoh.1/5/2021  tertanggal 5 may 2021  menyatakan hasil pentidikan lengkap tidak sah dan tidak memiliki berkekuatan hukum mengikat  dengan segala akibat hukumnya.
  • Menyatakan tidak sah surat perintah penahanan  terhadap pemohon I dengan nomor :Print-1615/L.10.11.3/Eoh.2/06/2021. Dan surat perintah penahanan Pemohon II nomor :Print-1632/L.10.11.3/Eoh.2/06/2021.
  • Menghukum termohon membayar biaya perkara  menurut ketentuan hukum berlaku.

Atau, apabila hakim tunggal yang memeriksa Permohonan Praperadilan ini untuk memutus seadil-adilnya dan mengadili dengan cara yang baik.

adi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY