Gubernur dan Walikota Batam Pastikan Siswa Tertampung Sesuai Zonasi

0
362
Gubernur dan Walikota Batam Pastikan Siswa Tertampung Sesuai Zonasi:F/pariadi

RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Walikota Batam Muhammad Rudi dalam pertemuan dengan ribuan walimurid, pastikan anak-anak siswa yang tidak lolos melalui PPDP 2019 dapat tertapung di sekolah-sekolah sesuai zonasi.

“Saye perintahkan kadisdik kepri, kepala sekolah untuk segera bekerja dan mulai aplikasikan agar tidak ade hiruk pukuk lagi,”

“dan keberhasilan ini tidak ade berkat siape-siape dan sudah tekat kami , namun berkat rahmat Allah dan tidak ade siape-siape yang kuat dan minal aidin walfaidzin,” kata Gubernur Kepri Nurdin Basirun di dataran Engku Putri. Senin(08/07).

Dalam peetemuan dengan walimurid ini, walikota batam sempat juga mengadakan sesi tanya jawab dan dibatas hanya beberapa walimurid untuk menyampaikan keluh kesah tentang anak-nak mereka yang tidak dapat diterima disekolah zonasinya.

Salah seorang ibu dilokasi dalam keluhannya menyampaikan bahawa sudah banyak membantu beberpa sekolah melalui CSR tetapi anaknya tidak bisa masuk disekolah itu, padahal anaknya masuk kuota dan dirinya mau anaknya dapat masuk kesekolah tersebut.

Sedangkan salah seorang pria menyampaikan, intinya untuk penerimaannya agar dapat kongritnya sperti apa dan memohon kepada kadisdik untuk merevisi ulang terkait domisili karena banyak surat domisili informasi beredar diluar zonasi, sementara kami yang dekat tidak diterima.

“Informasinya domisili didapat dari calo, jadi kami mohon direvisi pak,” ujar salah seorang walimurid dilokasi.

Sementara itu, Kadusdik Kepri menjawab bahwa, pemerintah kepri, yakinlah bahwa akan mengikuti mekanisme tampa kejurangan dan yang melakukan kejurangan itu bisa terjadi ada dipeserta didiknya bukan diteknis dan kami sudah melakukan verifikasi dua kali.

“Sudah kita temukan ada kecurangan dan hanya pelakunya yang melakukan kecurangan dan oleh sebab itu sesuai ketentuan dan tidak dapat dipaksakan masih terjadi kekurangan daya tampung siswa,”

“ada 2216 yang belum medapatkan tempat, dan gubernur menyampaikan termasuk walikota dan saya menjelaskan terjadi penumpukkan tujuan sekolah karena tidak dapat dipaksakan,” jelasnya.

lanjutnya, saya contohkan, SMA 3 batam dimana hari ini ada 523 orang calon siswa yang belum dapat tertampung , mau kita paksa tidak bisa karena 523 ada 13 kelas dan beri kami kesempatan sesuai perintah gubernur, namun sesui mekanisme dimana minimal 2 kelas.

“Kami akan sesuaikan dengan situasi dengan konsep, dimana nantinya akan ada SMA 23 batu aji dengan konsep ade gadung yang akan ditumpangi dan warga menjamin bersama kepala sekolah ada 5 klas,” terangnya.

“Solusinya bebas zonasi dimana dalam arti kata dibuat semula 8 menjadi menjadi 4 dan kalau padat maka bergeserlah kezonasi sebelah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ribuan walimurid hadiri undangan Gubernur Kepri dan Walikota Batam terkait nasib anak didik yang ada di Batam yang belum dapat tertampung disekolah tingkat SLTP /SMU untuk melanjutkan jenjang pendidikan.

Uniknya, ribuan walimurid yang sudah hadir sedari pukul 6.15 WIB didataran Engku Putri. Senin(08/07), dimana wacananya agenda dimulai pukul 7.00 WIB sempat molor dikarenakan menunggu kedatangan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dan sempat membuat walimurid berteriak kecewa.

Namun, sekira pukul 7,35 WIB terlihat Gubernur telah tiba dilokasi didampingi Kadisdik Kepri, Walikota Batam, Wakil walikota Batam, Sekda dan pejabat teras lainnya dan pihak pengamanan jajaran kepolisian.

Para walimurid meminta kepada gubernur dan walikota agar mementukan kepastian agar anak-anak mereka yang tidak diterima melalaui PPDB 2019 agar dapat diterima karena anak-anak mereka masuk zonasi diwilayah sekolah SLTP/SLTA tersebut.

“Kami minta kepastian terhadap pak gubernur dan walikota sepulang dari sini , anak kami dapat diterima dan dapat melanjutkan sekolah, hanya itu keinginan kami,” ujjar salah seorang walimurid di dataran Engku Putri.

Selain itu, Kami minta Kadisdik Provinsi dan kota batam agar segera menindak oknum-oknum rt/rw yang mengeluarkan izin domisili agar dapat diterima disekolah tersebut, padahal mereka tidak tinggal di zona itu.

“Tindak oknum-oknum nakal yang mengeluarkan izin domisili , padahal mereka bukan warga disana,” ujar Agung merupakan walimurid yang anaknya belum dapat diterima disalah satu sekolah di bengkong.

Sementara itu, Walikota Batam Rudi SE.MM , dalam sambutanya mengatakan, untuk penerimaan PPDB tahun 2019 kami mengikuti kebijakan kementrian walaupun kebijakan ini berpotensi merugikan masyarakat, namun kebijakan ini sebetulnya sempurna kalau pemerintah daerah punya uang yang cukup membangun sekolah.

“Namun pemerintah daerah tidak mampu atau tidak berduit yang cukup karena masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian batam dan kedepannya kita mencari lahan dan membagun sekolah agar dapat menampung anak-anak kita,”

“Dan saya ucapkan terima kasih atas undanga kami dan nanti jangan ada melalui si A,B dan C ada membayar sesuatu, sepakat y,” ujarnya.

APRI@www.rasio.co //

LEAVE A REPLY