Jaksa Hadirkan Dua Saksi Dipersidangan Kasus PT. SINTAI Batam

0
245

RASIO.CO, Batam – Pengadilan Negeri(PN) kembali mengelar sidang kasus pidana dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa Ethna Juna Siby. Senin(05/04).

Sidang yang dipimpin majelis hakim ketua Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H didampingi hakim anggota Christi E.N Sitorus , SH.,M.Hum dan Martha Napitupilu, S.H., M.H agenda pemeriksaan saksi Giyatno SH dan Yola.dari Notaris.

Terdakwa didakwa JPU Mega Tri Astuti dengan primair pasal 266 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Serta Subsidair, pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Didalam persidangan Majelis hakim meminta saksi Giyatno, S.H menjelaskan sebagai kuasa hukum terdakwa dahulu disaat mengajukan permohonan pembubaran PT. Sintai Induatry Shipyard melalui PN Batam.

Saksi Giyatno menjelaskan bahwa dirinya diminta melalui Edison P Saragi dimana sebagai kuasa hukum suami terdakwa bertemu dan minta dirinya jadi kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan permohonan pembubaran perusahaan.

“Ibu Ethna datang bertemu untuk konsultasi sekira tahun 2015 didampingi suami dan kuasa hukum suaminya Edison P Saragih,”

” Dasar permohonan pembubaran perusahaan karena cacat hukum berdasarkan akta kala itu karena diduga ada saham orang.asing dan sering terjadi kericuhan diperusahaan tersebut,” kata Giyatno di ruang sidang Prof.R.Soebakti S.H. Senin(05/04).

Lanjut Giyatno, Dasarnya RUPS Permohonan ketika itu dikabulkan karena dasarnya cacat hukum karena didalamnya ada saham orang asing.

Serta sering rerjadi kericuhan antara komisaris dan direktur serta saling gugat menggugat.

Sementara itu, terkait JPU, kembali mengingatkan pengajuan permohonan pembubaran perusahaan sesuai BAP diajukan may 2013, bukan may 2005.

Hal ini langsung benarkan saksi Giyatno dan sedikit berkilah, namun membenarkan apa yang disampaikan JPU.

“Saya lupa tetapi benar ditahun 2013 , dan pengadilan memenangkan gugatan kami, lalu mereka mengajukan likuidator ,ada pak kadir tetapi saya tidak tahu,”

“Balli dallo melakukan kasasi dan hasilnya ditolak juga,” kata saksi Giyatno di ruang sidang.

Selain itu, PH Ilyas, mempertanyakan seputaran dikala antara kuasa hukum giyatno dan klienya ibu Ethna apakah didampingi suaminya almarhum Hendarto kala itu?

Atau dari konsultasi apakah yang mengajukan wacana pembubaran perusahaan atas saran kuasa pak Giyatno? Atau terdakwa dan pembubaran.perusahaan atas sepengetahuan suami terdakwa?

Saksi menjelaskan, bahwa dari hasil konsultasi disarankan begitu tetapi Berdasarkan akta 26 dan bukan akta no 22, dan tidak ada di pembuktian dipersidangan kala itu.

“Segala bukti permohonan sudah disiapkan dan saya tidak mengetahui persis bukti- bukti apa saja karena sudah siapkan tetapi yang leges saya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Cihca, mempertanyakan apakah saksi mengetahui atau pernah memeriksa akte perceraian, dan putusan pengadilan agama dan perdamaian serta kepemilikan saham.20 persen terdakwa?

Saksi mengatakan tidak tahu Dan saksi hanya bertemu sekali dengan ethna dan
Saksi mengakui menyarankan agar melakukan pembubaran perseroan termasuk pak edison kuasa hukum suami terdakwa.

Selain itu, mengenanai Penetapan putusan no.529 PN Batam, ironisnya saksi juga tidak mengetahui hasil putusan ditingkat kasasi di batalkan putusan PN Batam terkait.pembubaran PT.Sintai Industry Shipyard.

Sedangkan hakim anggota Sitorus, apakah saksi mengetahui ketika dilakukan permohonan terdakwa sebagai komisaris?

Apakah terdakwa ketika itu sebagai komisaris atau sebagai pemegang saham 20 persen?

Saksi menjawab sebagai komisaris dan juga sebagai pemegang saham 20 persen.

Saksi membenarkan bahwa terdakwa sebagai pemegang saham 20 persen.

“Bukti didapat dari suami terdakwa,” ujarnya.

“Lukuidator,.abdul kadir ,.edison saragih dan simbolon disiapkan oleh pemohon,” kata saksi lagi.

Sementqra itu, Yola sebagai saksi notaris, .mengetahui ada Ada rapat RUPS tanggal 20 april 2013, semua pemegang saham dan susunan direksi perusahaan hadir tetapi dirinya berdasarkan undangan dan hanya sebagai pendengar, namun melihat terdakwa tetapi tidak mengetetahui sebagai apa.

Setelah rapat umum barulah rapat intren dan saya cuma diam saja kala itu.

“Cheng Yong Chien, Wulan Ariyati, Ichwan siregar, Salim Siregar, R. Tusrin dan Hendarto Achmad dan hanya perumahan susunan direksi dan ethna tidak lagi sebagai komisaris di dalam rups termasuk almarhum suaminya tidak lagi sebagai direktur tetapi saham tetap,”

“Akte dibuat 22 april 2013, namun Hendarto dikuasakan dan sempat ada sedikit kericuhan namun kembali membaik dan memang ada pengawalan serta ada pengamanan kala itu,”ujarnya.

Kata Yola rapat lebih kurang 13.menit, y sebentar sih,” ucap saksi lagi.

Ia mengatakan, Ada perubahan direksi dan anggaran dasar tidak dan memastikan perubahan susunan direksi bukan anggaran dasar dan sudah sesuai quorum.

Setelah akta dibuat barulah diajukan
Kemenkumham 14 may 2013 dan prosesnya agak lama karena ada pengawasan dari kemenkumhannya.

Kuasa hukum sempat mempertanyakan tehadap saksi Yola kapan mulai berlakunya akte perubahan? Apakah disaat dibuat si notarisnya(red-yola) atau berdasarkan dikeluarkannya oleh kemenkumham?

Karena menurut.kuasa hukum sesuai UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 23 ayat 2 perubahan anggaran dasar mulai berlaku surat tanggal diterbitkannya surat penerimaam pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh mentri.

“Menurut saya sesuai dibuatkan akte si notaris,” ujar saksi.

Usai mendegarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sidang Rabu(07/04).dengan agenda.maaih mendegarkan keterangan saksi dan sidang digelar dua kali sepekan.

Apri@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY